Selasa, 24 Februari 2009

PESTA DEMOCRAZY

SEBENTAR LAGI KITA MENGHADAPI “MUSIM PEMILU”: PEMILIHAN LEGISLATIF DAN PEMILIHAN PRESIDEN. SEPERTI BIASANYA, PADA MUSIM INI MATA KITA DISESAKI GAMBAR, POSTER, STIKER, BALIGHO “ORANG-ORANG GILA” (GILA JABATAN, GILA KEHORMATAN, GILA HARTA, DAN PENYAKIT GILA LAINNYA). TELINGA KITA JUGA DIJEJALI MIMPI, JANJI, DAN HARAPAN. SEMUANYA TERASA INDAH DAN MENGGODA.

NAMUN, SEPERTI BIASANYA――SETELAH MUSIM PEMILU BERLALU――MASYARAKAT AKAN KEMBALI TERSUNGKUR KE TANAH, YANG SEBELUMNYA DIANGKAT, DITINGGIKAN, DAN DIELU-ELUKAN. NASIB KITA TIDAK AKAN BERANJAK KE MANA-MANA. SEMENTARA MEREKA YANG ADA DI SANA, DI GEDUNG-GEDUNG MEWAH YANG LANTAI DAN TEMBOKNYA TIDAK BISA DISENTUH RAKYAT KECIL, TETAP TERSENYUM DAN BAHAGIA MELIHAT PENDERITAAN BANYAK ORANG, ORANG-ORANG YANG DULU MEMILIH DAN MENSUKSESKANNYA.

OLEH KARENA ITU, KOMUNITAS SENIMAN SANTRI (KSS) MENGAJAK DAN MENGHIMBAU KEPADA SELURUH LAPISAN MASYARAKAT PEMILIH UNTUK:

PERTAMA, SEBELUM KITA MENJATUHKAN PILIHAN POLITIK KITA, BUKA MATA HATI DAN MATA PIKIRAN KITA BAHWA SEORANG YANG LAYAK DISEBUT PEMIMPIN ADALAH MEREKA YANG “DIMINTA” (OLEH RAKYAT) BUKAN “MEMINTA” UNTUK MENJADI (CALON) PEMIMPIN.

KEDUA, TIDAK MEMILIH CALEG/CAPRES/CAWAPRES YANG TRACK RECORD-NYA BURUK, MELAKUKAN KORUPSI, TINDAKAN ASUSILA, DAN ATAU MELANGGAR HUKUM, APALAGI SUDAH TERUJI TIDAK BISA MENSEJAHTERAKAN RAKYAT.

KETIGA, JANGAN MUDAH TERTIPU JANJI-JANJI, HARAPAN ATAU IMPIAN, KLAIM-KLAIM POLITIK TERTENTU, JUGA YANG MENJADIKAN AGAMA SEBAGAI KENDARAAN DAN KOMODITAS POLITIK.

KEEMPAT, JANGAN MENERIMA SUAP/MONEY POLITICS DARI CALON/PARTAI APAPUN. APABILA ADA CALON /PARTAI YANG MELAKUKAN POLITIK UANG, MAKA WAJIB TIDAK DIPILIH, KARENA PERTANDA BURUK BAGI MASA DEPAN BANGSA DAN NEGARA.

KELIMA, MENGABAIKAN FATWA MUI YANG MENGHARAMKAN GOLPUT. GOLPUT MERUPAKAN “PILIHAN POLITIK” SEKALIGUS SEBAGAI ALTERNATIVE KETIKA TIDAK ADA SATUPUN PARTAI/CALON YANG DIANGGAP LAYAK UNTUK DIPILIH. DENGAN DEMIKIAN GOLPUT MERUPAKAN PILIHAN “WARAS” DI TENGAH KERUMUNAN DAN PROPAGANDA “ORANG-ORANG GILA”.


CIREBON, 20 PEBRUARI 2009